Home > Sosiolinguistik > Bahasa dan Politik

Bahasa dan Politik

Menurut Muridan S Widjojo & Mashudi Noorsalim (2004), Wilhelm von Humboldt (1767-1835) menyatakan bahasa suatu bangsa merupakan jiwa bangsa itu sendiri dan jiwa mereka adalah bahasa mereka. Bahasa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari segala aspek kehidupan sosial manusia. Sebagai arena pertarungan politik, bahasa merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan kelompok manusia yang saling tarik menarik, saling mendominasi, hegemoni atau hegemoni tandingan, menguasai atau melawan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain.

Bahasa sangat efektif untuk memengaruhi masyarakat. Karenanya, bahasa sering digunakan sebagai alat politik.  Tidak salah bila setiap terjadi pergantian elite penguasa selalu mengandung implikasi pergantian bahasa komunikasi politik (Artha, 2002).

Berbicara tentang bahasa dan politik dapat membentuk dua frase, yaitu politik bahasa dan bahasa politik. Kajian politik bahasa dapat ditinjau dari aktivitas bahasa dan aktivitas politik. Aktivitas bahasa melalui politik bahasa nasional jelas melibatkan hukum. Hukum yang dimaksud adalah legitimasi kedudukan bahasa yang tercantum dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan dua produk ini saja, melainkan juga diikuti oleh puluhan undang-undang tentang pemakaian bahasa Indonesia.

Kajian politik bahasa dapat juga ditinjau dari aktivitas politik. Bahasa-bahasa yang digunakan orde lama cenderung menggunakan akronim dalam mengungkapkan sesuatu, misal “Nasakom” (nasionalis, agama, dan komunis), “Jasmerah” (jangan melupakan sejarah), “Tritura” (Tiga Tuntutan Rakyat), “Trikora” (Tiga Komando Rakyat), dll.

Pada zaman orde baru, politik bahasa  yang digunakan adalah memanfaatkan majas eufemisme untuk menciptakan stabilitas politik, misal pinjaman/bantuan (padahal hutang), diamankan (padahal diculik, dipenjara), desa tertinggal (sebutan untuk desa miskin), rawan pangan (sebutan untuk kekeringan dan kelaparan), malnutrisi (sebutan untuk kurang makan), dll. Selain itu, digunakan juga ungkapan-ungkapan bahasa Jawa. Penggunaannya disisipkan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Misalnya  mikul dhuwur mendhem jero, lengser keprabon madek pandhito ratu, dll. Ungkapan-ungkapan yang sering disampaikan oleh penguasa pada waktu itu cukup efektif untuk memengaruhi sikap atau perilaku masyarakat.

Pilihan kata-kata yang tepat disesuaikan dengan budaya yang hidup dalam masyarakat dianggap efektif untuk menenangkan kegelisahan rakyat. Misalnya pejabat yang diduga bermasalah akan segera diperiksa, semua koruptor akan segera diadili. Kalimat ini cukup efektif untuk menenangkan masyarakat yang tidak puas terhadap proses hukum. Padahal bila dicermati kalimat tersebut lebih bermakna memberi janji. Janji yang bisa ditindaklanjuti bisa juga dilupakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa memang memiliki kekuatan dan dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan.

Di era reformasi malah terdapat kecenderungan memakai majas hiperbola untuk mengungkapkan sesuatu, misal salah satu headline suratkabar pada Pemilu 1999 “Bila Mega kalah, banjir darah”, “Jihad ke Ambon!” headline lain dengan foto laki-laki berbaju putih mengangkat pedang pada tahun 2000, “Umat Kristen Dibantai”, “Bom Meledak Lagi”, “Madura Harus Nyingkir”, dll.

Untuk meraih kekuasaan, bahasa dan politik menggunakan ideologi kekerasan dan persuasif. Ideologi kekerasan dalam bahasa tampak pada aturan-aturan yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah bahasa yang penggunannya diatur oleh hukum. Ideologi persuasif dalam bahasa tampak pada anjuran berbahasa yang baik dan benar.Ideologi kekerasan dalam kegiatan politik tampak pada upaya saling jegal, saling serang, ultimatum, hingga perang. Ideologi persuasif kegiatan politik tampak pada upaya negoisasi/perundingan/pernyataan politis.

Pengejawantahan bahasa politik tampak dari jatuhnya pilihan pada persuasif. PIlihan ini tentu erat kaitannya dengan sisi politis. Mengapa harus persuasif? Jawabannya karena politik bersinggungan dengan kepentingan meraih kekuasaan dengan cara bujukan halus. Bahasa-bahasa politik dapat diwujudkan melalu retorika, implikatur yang mengungkapkan pendapat secara wajar dan masuk akal padahal menipu, hingga bahasa-bahasa muslihat.

Daftar Rujukan

Ali, Lukman. 2000.  Lengser Keprabon: Kumpulan Kolom tentang Pemakaian Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Atmawai, Dwi. 2006. Memanfaatkan Kekuatan Bahasa sebagai Sarana Pembangun Sikap SDM Berkualitas. (Online). (diakses dari www.pusatbahasa.diknas.go.id/laman/ nawala.php?info=artikel& infocmd=show&infoid=36&row=1 pada 20 Februari 2009).

Artha, Arwan Tuti. 2002. Bahasa dalam Wacana Demokrasi dan Pers. Yogyakarta: AK Group.

Widjojo, Muridan S. dan Mashudi Noorsalim. 2004. Bahasa Negara Versus Bahasa Gerakan Mahasiswa: Kajian Semiotik atas Teks-teks Pidato Presiden Suharto dan Selebaran Gerakan Mahasiswa. LIPI Press.

Thomas, Linda dan Shan Wareing. Ibrahim, Abdul Syukur (ed). 1999. Bahasa, Masyarakat, dan Kekuasaan. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.

Syah, Sirikit. 2005. Bahasa Politik dan Politik Bahasa. (Online), (diakses dari www.lkm-mediawatch.org/mediawatch/index.php?option=com…article&id=145:bahasa-politik… politik-bahasa&catid pada 20 Februari 2009).

Categories: Sosiolinguistik Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
CAPTCHA Image
*